Diperkirakan ahad depan pihak KPUD Kabupaten PALI sudah mulai mengajukan anggaran untuk pelaksanaan pilkada eksklusif ke Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kabupaten PALI.
Ketua KPUD Kabupaten PALI, Fikri Ardiansyah mengatakan, ketika ini pihaknya dalam hal ini Divisi Program dan Data sedang menyusun anggaran yang bakal diajukan ke Pemkab PALI.
"Saat ini anggarannya belum diajukan, sebab masih tahap penyusunan dan akan dibahas di internal KPUD PALI dulu," ucapnya ketika dibincangi diruang kerjanya, Rabu (12/6).
Diterangkannya, sehabis pihaknya melaksanakan pembahasan, kemudian diajukan ke Dinas Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (DPKAD) kemudian ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk dibahas dan disahkan.
"Untuk anggaran pilkada disuatu tempat murni memakai anggaran di tempat yang melaksanakan pilkada. Makanya pengajuan anggaran itu eksklusif ke pemerintah tempat dam dibahas di DPRD," terangnya.
Lebih lanjut dijelaskannya, dalam penyusunan anggaran pilkada, pihaknya mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No 44 tahun 2015 yang diperbaharui ke Permendagri No 51 tahun 2017 ihwal pilkada langsung.
"Jadi ketika ini kita masih mengacu pada Pemendagri dan Peraturan KPU serta Peraturan Menteri Keuangan (PMK) belum ada hukum yang baru," jelasnya.
Setelah anggaran diajukan dan disetujui, maka Fikri menuturkan, pihaknya eksklusif melaksanakan tahapan persiapan untuk gelaran pilkada langsung.
"Kita perkirakan pada September mendatang tahapan persiapan, Sebab memasuki Januari sudah mulaimasuk ke tahapan pilkada menyerupai penerimaan registrasi bakal calon dan lainnya. Dua bulan berikutnya tahapan kampanye dan pada September pelaksanaan pilkada," pungkasnya