Foto: BPJS Kesehatan. (detikcom)Jakarta -Mantan Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi menjelaskan defisit BPJS Kesehatan terjadi alasannya yaitu semenjak awal premi BPJS ditetapkan di angka yang rendah. TKN Jokowi-Ma'ruf dan BPN Prabowo-Sandi juga bicara soal defisit itu.
"Pertama sengaja premi ditetapkan rendah, paling rendah diseluruh dunia. Memang dulu konsep asuransi itu masih sangat awam. Oleh alasannya yaitu itu dikasih premi serendah mungkin, tetapi manfaat sebesar mungkin," ujar Nafsiah di d'Consulate, Jalan Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Sabtu (9/3/2019).
Nafsiah menyampaikan asuransi kesehatan nasional di negara lain tidak hingga meng-cover seluruh layanan kesehatan. Sementara di Indonesia, perawatan penyakit berat menyerupai gagal ginjal, basuh darah, hingga kanker ditanggung oleh BPJS.
Nafsiah menyampaikan pemerintah terus melaksanakan penilaian terkait penyelenggaraan BPJS Kesehatan. Hasilnya, pada tahun 2018, kepuasan terhadap BPJS Kesehatan mencapai 79 persen.
"Setiap dua tahun, pemerintah akan mengevaluasi itu, akan terus dilakukan. Kepuasan penerima tahun 2018 sudah 79 persen. Berarti masyarakat sudah mencicipi manfaatnya," tuturnya.
Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin menilai masuk akal jikalau BPJS Kesehatan defisit. Hal itu menunjukkan jaminan kesehatan banyak dipakai oleh masyarakat.
"Anda sanggup lihat di mana-mana bahwa JKN telah bermanfaat. Antrean di rumah sakit, antrean berobat mahal, itu merupakan indikasi bahwa dipakai JKN itu, makanya jadi tambah defisit. Tapi di sisi lain rakyat tertolong," ucap anggota TKN Hasbullah Thabrany.
Hasbullah menilai defisit dalam pelayanan publik yaitu hal biasa. Menurutnya, kekurangan tersebut sanggup ditutup pada periode berikutnya.
"Kalau defisit nggak usah khawatir. APBN kita juga sudah 20 tahun defisit terus. Tahun ini defisitnya hampir Rp 300 triliun. Cuma orang tidak tahu yang namanya kegiatan publik itu biasa defisit, tapi akan kembali di masa-masa berikutnya. Di Korea, di Turki, semua juga awalnya begitu," jelasnya.
"Sama kalau orang berusaha pastilah kalau dihitung uang masuk kini dan keluar kini niscaya defisit itu biasa. Kita sudah tahu kini di mana lubang-lubangnya, kita sanggup tutup lubang-lubang itu," imbuh Hasbullah.
Tak menyerupai TKN, Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menilai ada kesalahan berpikir atau kesalahan administrasi dalam BPJS Kesehatan. BPN menyebut Prabowo-Sandi akan melaksanakan penilaian menyeluruh, mulai dari hulu persoalannya.
"Pak Prabowo sering kali menyebut bahwa kita itu kebocoran anggaran lebih kurang Rp 1.000 triliun per tahun. Kita akan perkuat primary health care. Harusnya kalau 80 persen masyarakat ditangani di puskesmas dan klinik, maka sanggup mengantisipasi kebocoran," beber anggota BPN Hermawan Syahputra.
Menurut Hermawan, kasus defisit BPJS Kesehatan ada 2 macam, yaitu dari anggaran dan dari sistem pengelolaan. Ia menyebut ada kebocoran anggaran dan yang menjadikan pelayanan pada pasien tidak terlayani dengan baik.
"Artinya ada dua, ada pendekatan sistem pelayanannya, ada pendekatan menutup kebocoran dan defisit anggaranya. Kenyataannya selama ini selalu naik dari tahun ke tahun. Tenaga kesehatan worry, rumah sakit worry, masyarakatnya lebih worry. Kita buktikan yang gres bisa. Akan ada penghitungan gres terhadap premi, nanti kita coba kalkulasi ilmu ekonometrik dan sebagainya bahwa premi yang layak dan dekat untuk masyarakat dan tenaga kesehatan. Kita akan penilaian menyeluruh," pungkasnya.
Saksikan juga video 'BPJS Defisit, TKN Jokowi: Nggak Usah Khawatir':
Sumber detik.com